Jokowi Tak Setuju dengan Beberapa Poin Revisi UU KPK, Salah Satunya Soal Penyadapan

Home / Berita / Jokowi Tak Setuju dengan Beberapa Poin Revisi UU KPK, Salah Satunya Soal Penyadapan
Jokowi Tak Setuju dengan Beberapa Poin Revisi UU KPK, Salah Satunya Soal Penyadapan Presiden Jokowi. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESKALTIM, JAKARTA – Presiden Jokowi menyatakan, dirinya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU KPK. Khususnya poin-poin yang dianggap dapat berpotensi mengurangi efektivitas tugas-tugas KPK.

Presiden tak sepakat apabila KPK harus mendapatkan izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya melalui izin ke pengadilan. Penyadapan dinilai cukup membutuhkan izin dari internal komisi antirasuah, bukan pihak luar.

“KPK cukup memperoleh izin internal dari dewan pengawas (dewas) untuk menjaga kerahasiaan,” kata Presiden saat jumpa pers terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK yang menjadi inisiatif DPR, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Selain itu, Jokowi juga tak sependapat penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Penyelidik dan penyidik KPK, bisa juga dari unsur aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lain dengan prosedur rekrutmen yang benar.

Berikutnya, Presiden menolak apabila KPK diwajibkan berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam hal penuntutan. Sebab, menurut dia, sistem penuntutan yang berjalan sekarang sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

"Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPK yang dikeluarkan KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Diakui Jokowi, pemerintah mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK. Karenanya, imbuh Jokowi, ketika DPR mengajukan RUU KPK, maka tugas pemerintah meresponsnya.

Pemerintah menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menugaskan menteri terkait untuk mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR. Presiden juga menyatakan, payung hukum komisi antirasuah sudah berusia 17 tahun.

"Kita tahu undang-undang KPK telah berusia 17 tahun. Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas, sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," tandas Presiden Jokowi berbicara mengenai poin-poin revisi UU KPK. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com