Kemendagri Hormati Putusan MK Soal Pencalonan Mantan Napi Sebagai Kepala Daerah

Home / Berita / Kemendagri Hormati Putusan MK Soal Pencalonan Mantan Napi Sebagai Kepala Daerah
Kemendagri Hormati Putusan MK Soal Pencalonan Mantan Napi Sebagai Kepala Daerah Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kapuspen Kemendagri, Bahtiar saat menjelaskan hal itu kepada wartawan. (FOTO: Kemendagri)

TIMESKALTIM, JAKARTAKemendagri  (Kementerian Dalam Negeri) menghormati putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah.

Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kapuspen Kemendagri Bahtiar usai menghadiri acara Pemilu Rakyat 2020 di iNews TV, di MNC Tower, Jakarta, Kamis (12/12/2019) mengatakan itu keputusan final dan mengikat. "Aapapun hasilnya ya kami patuhi. Kami di Kemendagri menghormati putusan itu," katanya.

Karena itu ia mempersilahkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) segera menyesuaikan PKPU-nya terkait penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 dengan hasil Putusan MK tersebut.

“Bagi kami, pemerintah, putusan MK itu sudah final dan mengikat, maka harus kita patuhi dan penuhi. Sebab yang akan melaksanakan ini kan penyelenggara, maka tinggal menyesuaikan dengan hasil putusan," tegasnya.

MK menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU).

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Hakim Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, sehari sebelumnya, Rabu (11/12/2019).

Bunyi pasal tersebut menjadi berubah. Setidaknya, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai syarat Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :

Seseorang yang bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak pernah diancam dengan hukuman pidana 5 tahun penjara atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik.

Mantan narapidana bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

Selanjutnya, seorang calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi.

Terakhir, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.

Kemendagri menghormati putusan MK yang menerima sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah itu. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com